PKS-Kab.Bekasi OnLine : Ketua DPW PKS DKI Jakarta, Triwisaksana mengirimkan surat kepada Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan Wapres Jusuf Kalla berkaitan instruksi dari SBY dan JK supaya Polri bersikap netral pada Pilkada DKI Jakarta.

Dalam surat tersebut Triwisaksana mempertanyakan beberapa hal kepada Presiden dan Wapres. Triwisaksana meminta klarifikasi dari kedua petinggi Negara apakah benar Kapolri telah dipanggil untuk menegur Kapolda Metro Jaya Irjen Adang Firman karena dinilai tidak netral dalam pelaksanaan Pilkada.

Pertanyaan lain yang diajukan Triwisaksana apa dasar bagi Presiden dan Wapres yang menuduh Polri telah bertindak tidak netral dan berpihak pada salah satu calon. �Apakah tuduhan-tuduhan tersebut telah diklarifikasi dan disertai fakta dan alat bukti?� kata Triwisaksana di Media Center Adang-Dani di Hotel Sari Pan Pasific, Jakarta Pusat, Selasa (7/8).

Triwisaksana menyatakan walaupun ada indikasi aparat polisi yang tidak netral ada baiknya pernyataan Presiden dan Wapres ditujukan kepada seluruh birokrasi pemerintahan mulai dari Pemda, TNI dan Polri. �Lembaga-lembaga tersebut juga mempunyai konflik kepentingan dalam Pilkada DKI karena aparatnya juga menjadi calon dalam Pilkada.� Kata Triwisaksana. Namun demikian dirinya meyakini bahwa Presiden dan Wapres tidak akan pernah ikut campur dalam Pilkada di suatu daerah. Begitu juga dengan DKI. Sebab menurutnya Presiden dan Wapres harus berdiri di atas semua golongan dan kepentingan politik.

Dengan surat ini Triwisaksana berkepentingan untuk segera mendapatkan klarifikasi untuk mencegah terjadinya disharmoni dan polarisasi antara lembaga pemerintahan baik Pemda, Polri dan TNI AD. SBY adalah Ketua Dewan Pembina Partai Demokrat. Sedangkan JK adalah Ketua Umum Partai Golkar. Kedua partai ini masuk ke dalam Koalisi Jakarta yang mendukung cagub Fauzi Bowo-Prijanto.

Sumber : Rakyat Merdeka