PKS-Kab.Bekasi OnLine : TERGANTUNG dari sudut pandang dan kepentingan yang mana, apakah Pemilihan Gubernur Jawa Barat 2008 (Pilgub Jabar 2008) masih lama atau sebentar lagi. Mengapa? Karena di belakang atau di dalamnya terkandung macam-macam persiapan, kesiapan, perhitungan, dan lain sebagainya, baik bagi para peserta maupun sekadar penyelenggara (KPUD). Sikap dasar khalayak ramai sebagai (bakal) calon pemilih umumnya adalah biasa-biasa saja: can mikir-mikir ka dinya, kumaha engke, kumaha behna bae.
Malahan, sebagai dampak-akibat buruk dari demoralisasi politik praktis adalah: politik itu harus kahartos sareng karaos dina hartos artos, sawios, sareng permios tur sing hawatos! Namun bagi kalangan pendukung inti-murni, Pilgub Jabar 2008 disikapi dengan sikap dasar engke kumaha dengan segala pemikiran, persiapan, dan perhitungan. Biasanya ada saja juga oknum-oknum profitur pendukung gadungan yang berharap ketibanan rezeki nomplok sekarang juga!
Begitulah mahal dan sulitnya berpolitik praktis dalam masyarakat yang miskin total, di atas miskin rohani di bawah miskin harta. Meskipun demikian, sebetulnya masih tetap bisa dibedakan mana yang murni pembiayaan politik (political financing) dan mana yang sogokan politik (money politics). Moral-etika dalam berpolitik yang beradab-budaya misalnya; apakah kalangan oligarki parpol tahu bahwa bagi parpolnya sang (bakal) calon tidak boleh ngaduitkeun (percaloan) pencalonan? Rusaklah jadinya kalau oligarki partai merangkap pengusaha partai, dalam kultur dagang politik (jual-beli dukungan) yang tanpa malu! Bahkan, ada unsur pimpinan organisasi kemasyarakatan yang geger budaya, ingin terus-terusan jadi ketua umum karena hampir setiap hari bisa dandan berjas-dasi-peci!
To break the ice, memecah kebekuan! Maka muncullah apa yang menamakan diri Aliansi Papandayan yang umumnya dimotori oleh kalangan orang-orang muda. Mereka kelompok reformis yang ingin memecah kebekuan dan keheningan yang oportunistis. Oportunistis dalam artian ngahephep menunggu pada berdatangannya permintaan-permintaan untuk dicalonkan sebagai Gubernur/Wakil Gubernur Jabar 2008-2013, menjual tiket pencalonan berdasarkan transaksi politik (dan duit) tertentu.
Yang disadari dan dimengerti oleh kalangan orang-orang muda tersebut adalah bahwa persoalan Pilgub Jabar 2008 sebaiknya menjadi minimal wacana publik sejak sekarang dan bukannya semata-mata monopoli (dominasi) oligarki-oligarki parpol-parpol tertentu saja. Sebagai parpol-parpol baru papan tengah dengan kekuatan awal PKPI-PDS-PSI, Aliansi Papandayan menyadari bahwa mereka sejauh ini hanya mempunyai hak untuk mengusulkan (mendukung, bukan mencalonkan) bakal-bakal calon Gubernur/Wakil Gubernur Jabar 2008-2013.
Tanpa kesombongan yang kosong (arogansi yang mimpi), pimpinan PDIP Jabar pun telah menerima kunjungan delegasi Aliansi Papandayan untuk membicarakannya. Dinamika dan "ketidaksabaran" orang-orang muda, Aliansi Kebangsaan langsung menyebut nama-nama orang sebagai bakal-bakal calon Gubernur/Wakil Gubernur Jabar 2008-2013 sebagai pancingan untuk keterbukaan wacana politik.
Sejauh ini, belum vokalnya pembicaraan tentang dan di seputar Pilgub Jabar 2008 disebabkan oleh berbagai faktor yang baik dan tidak baik. Yang baik di antaranya berdasarkan pertimbangan demi kepentingan Jabar itu sendiri, masyarakat jangan dulu "terpecah" pro-kontra berdasarkan kubu-kubuan mengingat bahwa hakikat politik itu memang konflik (the nature of politics is conflict).
Tidak usah (jangan!) konflik dalam artian konflik fisik atau sebatas ideologis, bisa juga berupa hanya konflik kepentingan semata. Bukankah salah satu substansi politik itu berupa persamaan atau perbedaan dalam hal pilihan dan keberpihakan pada nilai dan/atau rang? Percaturan politik sarat dengan berbagai fakta, opini, dan momentum (timing).
Pemikiran politik yang mulia di Jabar adalah yang mengutamakan pertimbangan kehormatan (harga diri), persatuan, dan kepentingan Jabar seutuhnya (sagemblengna): manusianya, budayanya, dan alamnya. Itulah kenegarawanan di Jabar! (Catatan: Dalam hal kenegarawanan tersebut, Kota Bandung berupaya memeloporinya). Dalam hal Pilgub Jabar 2008 tersebut, kalangan negarawan menunggu the right moment (wanci nu mustari - mangsa nu utama) untuk pada waktunya bicara terbuka kepada umum secara edukatif-demokratis. Sekali lagi, yang utama adalah Jabar secara paripurna (totally) dan baru siapa-siapa orang-orangnya yang kiranya paling baik dan tepat untuk memimpin kepemerintahannya pada 2008-2013.
Bukankah Jabar sudah punya Visi-Missi Jabar 2010, di antaranya sebagai produk riungan di Hotel Putri Gunung, Lembang, beberapa tahun yang lalu? Jabar tidak hanya berupaya menjadi mitra terdepan ibu kota negara, melainkan mitra terhormat yang bermartabat! Kenegarawanan di Jabar tidak akan mempertaruhkan manusia-budaya-alam Jabar kepada manusia-manusia yang sekadar berambisi, bernafsu, apalgi mabuk kekuasaan (kedudukan) dan kekayan dengan praktik tujuan menghalalkan cara!
Kepemerintahan yang baik biasanya dipercayakan kepada mereka yang punya pengalaman, pengetahuan, dan ilmu pengetahuan tentang manajemen pemerintahan yang modern-demokratis: clean goverment, good governance. Kenegarawanan di Jabar tahu tentang nilai-nilai yang terkandung dalam Tri-Tangtu Di Buana: keserasian hubungan dan kerja sama antara Ratu, Rama, dan Resi. Percaturan politik praktis bukanlah permainannya resi-pandi melainkan ratu, pangeran, dan satria ke bawah.
Orientasi kenegarawanan Sunda bukan pada kekuasaan, melainkan pada kesejahteraan rakyat (public welfare). Itulah sebabnya, Siliwangi bukanlah lambang kekuasaan, tapi kepemimpinan. Jeneng tur kawasa itu biasa, jeneng tapai teu kawasa itu boneka, dan yang luar biasa itu yang teu jeneng tapi kawasa (sila ipis dina samak bari milu ngatur nagara)! Kalau itu semua merupakan pertimbangan yang baiknya mengapa belum brsuara lantang dan terbuka dalam Pilgub Jabar 2008, yang tidak baiknya adalah orang yang macam marmot dikasih wortel; ngahephep bari ngagayem! Itulah profiturisme politik, maunya menang dan untung sendiri saja!
Cerdaslah belajar dri pengalaman Pilpres 2004 di mana rakyat memilih langsung, dan ternyata sama sekali tidak ada jaminan bahwa calon-calon dari parpol-parpol yang lama dan besar dipastikan menang. Yang unggul dalam Pilpres 2004 terutama berkat thepolitics of the unpolitical, berpolitiknya mereka yang justru bukan orang-orang partai. Terutama dalam pemilihan langsung rakyat, jangan lupa bahwa di mana pun di dunia ini pada umumnya warga masyarakat bukanlah anggota parpol.
Yang punya hak pilih bukan hanya anggota parpol, organisasi-organisasi dalam masyarakat bukan terdiri hanya dari parpol-parpol, tapi beraneka-ragam. Berbeda dengan pemilu legislatif, pemilihan untuk eksekutif-puncak itu yang dikibarkan bukan bendera parpol pendukung melainkan sang calon. Khusus untuk Jabar, jangan meremehkan potensi perempuan sebagai pendukung-pemilih.
Dalam Pilgub Jabar 2008, perhitungkan dengan matang penyusunan paket pasangan gubernur-wakil gubernur. Salah-salah justru bisa battery discharge (ampere membuang), gara-gara gegabah dalam pertimbangannya. Gubernur-wakil gubernur harus harmonis dalam hubungan dan kerja sama, mengundang dukungan politik yang luas dalam masyarakat yang (mungkin) berdasarkan perpaduan koalisi-aliansi yang bersifat "politis-ideologis". Hati-hati dengan menyusun all the candidates' men dari pemikir s.d. aktivis lapangan, jangan mengakomodasikan yang mata duitan seperti marmot itu tadi. Seni kepemimpinan politik adalah bisa mendengar apa yang tidak diucapkan orang, dapat membaca apa yang tidak dituliskan orang. Itulah arif-bijaksana, lebih daripada itu adalah indera keenam...!***
Sumber : TJETJE H. PADMADINATA