PKS-Kab.Bekasi OnLine : Sejumlah pejabat Pemerintah Kabupaten Bekasi diperiksa Badan Pengawas Daerah (Bawasda) Provinsi Jawa Barat terkait kasus penjualan aset Pemkab Bekasi berupa Rumah Potong Hewan (RPH) kepada Pihak swasta yang diduga kuat merugikan negara Senilai Rp. 5,4 miliar.

Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Bekasi Herry Koesaeri membenarkan tentang hal itu dan menyebutkan bahwa Tim Bawasda dari Propinsi Jawa Barat sudah tiga terakhir telah berada di Kabupaten Bekasi untuk memeriksa sejumlah Pejabat yang diduga terlibat dalam kasus itu , namun Herry belum bersedia memberikan keterangan secara rinci atas hasil pemeriksaaan Bawasda tersebut.

Kasus penjualan asset Pemkab Bekasi berupa RPH terjadi semasa Bupati Wikanda Darmawijaya Dan Sekda Memet Rochimat pada tahun 2003. Waktu itu aset Pemkab Bekasi telah dijual kepada PT Harba Indo senilai Rp. 5,4 Milliar dan penjualan tersebut telah direstui DPRD Bekasi . Belakang diketahui bahwa PT Harba Indo baru membayar Rp. 1,2 milliar sedangkan sisanya senilai Rp. 4,2 milliar lagi di ketahui mandek , padahal Pemda Kabupaten Bekasi telah berkali kali menagih nya .

Dalam jual beli aset ini , sertifikat tanah atas nama Pemkab Bekasi yang berlokasi di Jalan A yani Kota Bekasi itu telah berpindah tangan kepada pembeli. Ternyata tanpa seidzin pimpinan Daerah , Sertifikat asli tanah RPH ini , diserahkan seorang Pejabat Kasubag Kekayaan Bagian Keuangan kepada PT Harba Indo . Bahkan diduga kuat telah terbit surat pelepasan Hak palsu atas jual beli itu. Sertifikat asli atas nama Pemkab Bekasi tadi disebut sebut telah diagunkan kepada sebuah Bank senilai Rp. 11 milliar. Sementara fisik tanah kini dikuasai pihak PT Harba Ibdo yang telah membangun Rumah Toko ( RUKO ) diatas lahan tersebut , namun bangunan ini kini terkatung katung dan dilokasi dipasang sebuah spanduk yang berisi bahwa ruko itu akan dijual.

Sumber : www.kab-bekasi.go.id