Pilkada
Kamis, 30 Nopember 06 - oleh : Redaksi

PKS-Kab.Bekasi OnLine :

Kalau berkunjung ke Banda Aceh,
Mie Razali, pelepas selera,
Siapa sanggup gantikan Abdullah Puteh,
Tentu saja kader PK-Sejahtera

Bulan madu politik terkadang membuat sebagian orang terbuai. Situasi ini dapat mempengaruhi cara pandang kita terhadap problematika dakwah yang sedang terjadi. Beban dakwah yang kita tanggung hari ini sangat besar, berbarengan dengan tersedotnya SDM handal kita ke lembaga legislatif maupun ekesekutif. Sebagian kader merasa gamang untuk mengambil keputusan, kadang ragu-ragu. Begitu banyak pertimbangan dan pilihan-pilihan. Bahkan adakalanya kita berada dalam situasi kritis, namun harus tetap mengambil keputusan terbaik dan menentukan pilihan. Dalam keadaan seperti ini maka setiap kader dan jajaran pengurus hendaklah meningkatkan semangat syuro, agar terhindar dari ijtihad pribadi yang kerapkali bernuansa sektoral. Kekeliruan hasil syuro, jauh lebih ringan implikasinya, dibandingkan dengan kekeliruan ijtihad pribadi. Bahkan dalam nilai pahala disisi Allah, Dia lebih menyukai hasil syuro yang kita hidupkan dalam lingkup amal jama�i.

Pelaksanaan pemilihan kepala daerah secara langsung sudah berada di hadapan mata. Hari-hari ini para calon sudah mulai mematut diri, bahkan sebagian daerah sudah memulai pendaftaran dan mendeklarasikan calon mereka masing-masing. Bagi kader-kader PKS, hal ini adalah pengalaman baru untuk berkiprah di lapangan eksekutif. Tentunya ada nuansa yang berbeda. Jika di legislatif, para kader lebih banyak berkutat menyusun undang-undang atau perda, kegiatan advokasi maupun menghitung anggaran belanja. Maka pada bidang eksekutif, tantangannya lebih kongkrit, lebih nyata. Para pengelola daerah dituntut sebagai perencana sampai pelaksana bahkan pengawasan pembangunan daerah.

Disini eksekutif �dalam kesehariannya- akan bersentuhan langsung dengan masyarakat. Kebijakan-kebijakan yang diambil akan segera menuai reaksi positif atau resposn negatif dari masyarakat.

Sebetulnya pada posisi eksekutif inilah hakekat kepemimpinan ummat yang sebenarnya. Dimana peluang untuk menegakkan proses-proses amar ma�ruf nahi munkar lebih mungkin dilakukan secara nyata. Namun pada sisi lain, tantangan serta kesibukan menjadi kepala daerah, tentu akan menguras banyak potensi dan waktu bagi si pengemban amanahnya.

Bagi PKS sebagai partai dakwah, tentu akan selalu berpikir seimbang dalam memandang momentum pilkada ini. Pemilu 2004 adalah merupakan ajang ekspansi dakwah secara besar-besaran, dimana Alhamdulillah kita memperoleh 8,3 juta konstituen, 1.105 kursi di parlemen, 500 ribu kader, tiga kementrian dan hampir 50 posisi pimpinan dewan.

Oleh sebab itu, mestinya ke depan ini kita harus lebih fokus ke arah program-program konsolidasi. Sebab, adalah sangat beresiko bagi gerakan dakwah ini ke depan, jika kita sibuk ekspansi terus menerus dan lalai melaksanakan program konsolidasi. Kita perlu merancang konsolidasi yang lebih efektif, sekaligus meladeni tantangan pertarungan di bidang pemilihan kepala daerah. Keseimbangan ini hendaklah sekaligus dengan mempertimbangkan dan melakukan prediksi bagaimana wajah dan posisioning kita pada pemilu 2009 nanti.

Proses pilkada akan lebih menyibukkan dari pemilu presiden lalu. Seluruh Indonesia ada sekitar 180 kepala daerah yang hendak diganti dengan proses pilkada.

Pertanyaannya adalah, apakah PKS akan meladeni perebutan kepala daerah di semua posisi yang ada, atau memang kita perlu memilah-milahnya, agar tidak terjadi dis-alokasi potensi baik SDM maupun non SDM.

Secara umum, kursi PKS yang berhasil meraih 15% keatas, berada di sekitar kota-kota Sumatera, Banten, DKI dan Jawa Barat. Untuk wilayah-wilayah ini, kita perlu mengajukan calon sendiri dan bertarung meraih posisi kepala daerah.

Akan tetapi untuk wilayah-wilayah yang perolehannya dibawah 15%, maka jalan berkoalisi merupakan alternatif. Bisa jadi calon PKS menjadi nomor satu, partai lain nomor dua atau sebaliknya. Bahkan jika kenyataannya suara PKS di daerah tersebut, hanya satu atau dua kursi, maka kita tetap harus memberikan touch, sentuhan politik agar tetap berperan untuk mensukseskan perubahan masyarakat menjadi lebih baik dari sebelumnya. Untuk itu DPP PKS telah mengeluarkan pedoman pilkada yang memuat semua aturan dan opsi keikutsertaan kader-kader dalam pilkada. Pedoman ini dapat digunakan sebagai acuan bagi seluruh struktur maupun para kader PKS.

Semangat boleh tinggi, namun kita harus lebih banyak berpikir, kata seorang ahli hikmah. Calon-calon yang akan diusung hendaklah merupakan cerminan dari kader-kader PKS yang berkualitas, baik secara moral maupun kapasitas pribadi sang calon. Sebab mereka akan membentuk citra dihadapan publik. Tampilan kader di eksekutif ini sekaligus akan menjadi taruhan kepercayaan masyarakat terhadap PKS, dan pengaruhnya akan kita saksikan pada pemilu 2009 nanti.

Secara umum kriteria calon pemimpin itu paling tidak memiliki syarat-syarat Tiga-K.

Yang pertama adalah Kejelasan Visi, artinya seorang calon kepala daerah tersebut harus punya suatu pemahaman dan pemikiran yang clear tentang daerah yang akan dipimpinnya. Apa potensi daerah yang mungkin dikembangkan, sisi-sisi mana dari daerah tersebut yang dapat di sinergikan dengan bidang-bidang lain untuk mencapai kemajuan. Calon tersebut harus mampu mengidentifikasi persoalan daerah dan bagaimana langkah-langkah solusi, mencari peluang-peluang bahkan menciptakan peluang bagi kemajuan suatu daerah. Apa potensi ekonomi, budaya, sosial yang mungkin untuk dikembangkan. Gambaran ini harus jelas dan tuntas dalam benak seorang calon kepala daerah.

Kedua adalah kompetensi atau skill. Anda tidak dapat didorong-dorong untuk menduduki suatu posisi, jika tidak punya kompetensi minimal untuk melaksanakan tugas-tugas sebagai kepala suatu daerah. Seperti kemampuan manajemen, pengetahuan administrasi pemerintah daerah, isu soal otonomi, memahami peraturan dan undang-undang. Bagaimana menyusun suatu perencanaan, mengorganisir para bawahan, menggerakkan dan memotivasi pekerja maupun masyarakat, sampai kepada peran-peran pengawasan yang seringkali memerangkap seorang kepala daerah kepada kasus-kasus pidana.

Ketiga adalah komunikasi. Meski sehebat apapun, sepintar apapun anda, tanpa kemampuan komunikasi yang baik, baik dengan pejabat yang lebih tinggi atau dengan masyarakat, maka hal ini juga akan menjadi bumerang bagi pejabat publik tersebut. Dalam hal komunikasi massa, seorang kepala daerah sangat dituntut kemampuan komunikasi dengan seluruh lapisan masyarakat. Termasuk menjalin hubungan dengan media massa, bahkan perlu ada tim khusus untuk menangani bidang ini.

Kita tidak percaya kepada suatu perubahan yang revolusioner. Sebagai da�i dan sebagaimana contoh dari Rasulullah saw, kita yakin perubahan secara gradual akan lebih kokoh dan mengakar di masyarakat. Mudah-mudahan dengan tampilnya sebagian kader PKS sebagai kepala daerah akan mempercepat terwujudnya pemerintahan yang benar-benar bersih dan banar-benar peduli kepada rakyatnya. Insya Allah.

Oleh : Tifatul Sembiring - Majalah SAKSI

  kirim ke teman |   versi cetak

Tidak ada komentar tentang artikel ini.

Formulir Komentar | Aturan >>