38 Perusahaan di Bekasi Gulung Tikar Puluhan Ribu Pekerja di PHK
Senin, 26 Maret 07 - oleh : Redaksi

PKS-Kab.Bekasi OnLine : Sedikitnya 38 perusahaan yang bergerak di bidang produksi pakaian jadi, elektronik, sepatu di Kota dan Kabupaten Bekasi pada 2006 bangkrut membuat puluhan ribu pekerjanya kehilangan pekerjaan terkena pemutusan hubungan Kerja (PHK).

Wakil Ketua II Bidang Pembinaan Pengusaha Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Bekasi, Arifin Dimiyati di Cikarang, Jumat (23/3), mengatakan, ada beberapa faktor yang menjadi penyebab kebangkrutan puluhan perusahaan tersebut.

Sejumlah fator itu antara lain, dampak kenaikkan harga bahan bakar minyak (BBM), kerusakan infrastruktur, lesunya ekonomi secara global dan tekanan pekerja yang meminta manajemen perusahaan menaikkan upah setiap tahun.

"Faktor faktor itulah yang dominan menjadi penyebab puluhan perusahaan di Kabupaten dan Kota Bekasi pada 2006 bangkrut. Akibatnya puluhan ribu pekerja jadi pengangguran," katanya.

Arifin menyebutkan, kenaikkan BBM berdampak kepada naiknya biaya produksi dan harga jual hasil produksi, kerusakan infrastruktur mengakibatkan transportasi terganggu, daya beli masyarakat menurun karena kondisi ekonomi lesu dan maraknya aksi demo pekerja menuntut kenaikan upah ditambah sepinya order, sehingga perusahaan gulung tikar.

Naiknya harga BBM paling berpengaruh terhadap kondisi keuangan perusahaan, karena harga pembelian bahan baku produksi juga melambung sehingga menambah besar biaya operasional perusahaan yang tidak seimbang dengan pemasukan.

"Kalau saja harga jual BBM ketika itu tidak mengalami kenaikkan mungkin puluhan perusahaan di kedua wilayah itu bisa bertahan lebih lama dan tidak ada PHK," katanya.

Banyaknya pengangguran akibat terkena PHK itu, juga menjadi salah satu pemicu dan berpotensi terjadinya kerawanan sosial dan kemungkinan tindak kejahatan di kedua Kota dan Kabupaten Bekasi, maka diperlukan penanganan serius dari pemda setempat dengan mengajak pengusaha lainnya menampung korban PHK menjadi pekerja.

Upaya kedua pemda Bekasi mengajak pengusaha untuk menampung puluhan ribu korban PHK bukan hal yang mudah, sebab ketrampilan mereka belum tentu sesuai dengan kebutuhan manajemen perusahaan yang berbeda produksi.

"Tidak semua korban PHK memiliki ketrampilan yang sesuai dengan perusahaan lainnya, karena itu diperlukan upaya pelatihan dengan melibatkan instruktur dari perusahaan yang mungkin siap menampung mereka dengan biaya dari kedua pemda tersebut," kata Arifin Dimiyati.

Menyinggung masalah masih enggannya investor menanamkan modal usahanya di Kabupaten dan Kota Bekasi, ia mengatakan, ada beberapa persoalan yang dirasakan memberatkan para pelaku dunia usaha antara lain, perpajakan kurang bersahabat, perizinan yang berbelit-belit dengan biaya tinggi, kepastian hukum dan adanya berbagai pungutan tidak resmi.

Tidak hanya itu, seringnya terjadi gejolak di kalangan pekerja dan kerusakan infrastruktur juga menjadi salah satu penyebab keengganan para pelaku dunia usaha menanamkan modalnya untuk membuka perusahaan di Kota dan Kabupaten Bekasi.

Oleh karena itu, agar para investor tetarik untuk membuka usaha di kedua wilayah tersebut, pemda setempat harus bebenah diri mengambil suatu kebijakan yang pada intinya mempermudah pengusaha mengurus segala persyaratan membuka usaha.

Sumber : Republika

  kirim ke teman |   versi cetak

Tidak ada komentar tentang artikel ini.

Formulir Komentar | Aturan >>