PKS-Kab.Bekasi OnLine : Proses mutasi 83 pejabat eselon II,III dan IV dilingkungan Pemerintah Kabupaten Bekasi Lantai IV Rabu (31/5) berlangsung ricuh. Kericuhan itu menyusul adanya dugaan bahwa dalam pelaksanaan mutasi tersebut ada unsur rekayasa.

Bahkan beberapa saat sebelum pelaksanaan mutasi juga sempat terjadi insiden, karena ada sekelompok orang tidak senang dengan pelaksanaan mutasi tersebut kemudian menarik baju Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Bekasi H. Herry Koesaery. Untungnya sejumlah aparat berhasil meredam insiden tersebut sehingga tidak berlanjut. Akibat adanya sikap pro kontra dikalangan masyarakat dan kalangan anggota legislatif terhadap pelaksanaan mutasi tersebut, akhirnya mengundang pihak kepolisian resort Bekasi untuk turun tangan, dengan menerjunkan ratusan anggotanya untuk mengawasi proses mutasi tersebut sehingga bisa berjalan dengan aman.

Ketua Fraksi Partai Golkar yang juga anggota Komisi A DPRD Kabupaten Bekasi Gatot S Topan Ketika dikonfirmasi, mengatakan dirinya tidak mengetahui adanya mutasi tersebut, yang berlangsung bersamaan dengan kegiatan sidang paripurna yang membahas Peraturan Daerah (Perda) Desa. Sedangkan Anggota Komisi D DPRD Kabupaten Bekasi, Aep Saeful Rochman menjelaskan, kegiatan mutasi tidak harus berbarengan dengan pelaksanaan Sidang Paripurna dalam pembahasan Perda Desa, karena pelaksanaan pembahasan Perda ini lebih penting dari mutasi karena menyangkut masalah pemerintahan desa di Kabupaten Bekasi. lebih jauh Aep mengatakan, selaku Sekda, H. Herry Koesaery ini berbohong kepada anggota dewan karena sebelumnya disebutkan mutasi yang dilakukan hanya 7 orang. Akan tetapi yang dilakukan ternyata 83 pejabat baik eselon II, III dan IV sesuai data yang mereka terima. Ini merupakan bukti adanya pembohongan, tegasnya.

Sumber : kab-bekasi.go.id